POLRES LEMBATA BERSAMA LEMBAGA TERKAIT IKUTI VIDEO CONFERENCE SATGAS SABER PUNGLI PROVINSI NTT
Tribratanewslembata.com – Polres Lembata mengundang semua Lembaga yang tergabung bersama dalam Satgas Saber Pungli untuk mengikuti kegiatan Video Conference Satgas Saber Pungli Provinsi NTT bersama UPP Kota/Kabupaten yang di pimpin Langsung oleh Irwasda Polda NTT selaku Kasatgas Saber Pungli Provinsi NTT di ruangan Vicon (Video Conference) Polres Lembata, Rabu (29/01/2020).
Sebelum mengikuti kegiatan Video Conference Satgas Saber Pungli Provinsi NTT bersama UPP Kota/Kabupaten yang di pimpin Langsung oleh Irwasda Polda NTT selaku Kasatgas Saber Pungli Provinsi NTT, Kapolres Lembata AKBP Janes H. Simamora, S.H.,M.H terlebih dahulu memberikan arahan dan gambaran terkait dengan materi yang akan dibahas dalam Video Conference Satgas Saber Pungli terrsebut.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakapolres Lembata Kompol D. Donce Fernandez, Wakil Komisi I DPRD Kab. Lembata Abubakar Sulang, Kabag Ren Polres Lembata AKP Petrus Boro Tupen, Kabag Ops AKP Martinus Ardjon, Kasat Intelkam IPTU David Neto, Kapolsek Nubatukan IPTU Dionesius Emanuel, Kepala AVSEC Lewoleba Alfon Gonzales Wora, Staf Syahbandar Elias Budi Koten dan Arnoldus Pala, Kabag Humas Petrus Demong, Staf PT. HIKAM Tesar Koles, Staf PT. Trans Lembata moch . Harnady, Kasie Temtib Kecamatan Nubatukan Maxilimilianus Keraf, Babinsa - 03 Saiful Rate, dan Kasie Perda Sat Pol PP Abel Asro.
Adapun pembentukan Satuan Tugas Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) dikarenakan praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga pemerintah memandang perlu ada upaya dalam pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera pada pelaku pungutuan liar tersebut sehingga dibentuklah Satuan Tugas Saber Pungli ini.
Dalam pelaksanaan tugasnya Satgas Saber Pungli dipercaya untuk melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana baik yang berada di kementrian maupun pemerintah daerah. (A.D).