POLRES LEMBATA LAKUKAN PENGAMANAN AKSI UNJUK RASA DAMAI DI KANTOR DPRD LEMBATA

Tribratanewslembata.com – pengamanan aksi unjuk rasa damai dari Aliansi Masyarakat Peduli Lembata (AMPERA) yang dilaksanakan oleh anggota Polres Lembata di bawah pimpinan Wakapolres Lembata Kompol D. Donce Fernandes, Kamis (16/01/2020).

Aksi unjuk rasa damai dari Aliansi Masyarakat Peduli Lembata (AMPERA) dikoordinir oleh Sdr. Dominikus B. Karang selaku Penanggung Jawab dan Sdr. Damasus Lodolaleng selaku Koordinator Aksi. Sedangkan sasaran Aksi adalah Kantor DPRD Lembata dan Kantor Bupati Lembata.

Dalam kegiatan aksi unjuk rasa damai dari Aliansi Masyarakat Peduli Lembata (AMPERA)terdapat massa aksi yang berjumlah kurang lebih 60 orang dan menggunakan 3 (Tiga) Unit kendaraan bermotor R4 (roda empat) serta 15 (Lima belas) kendaraan bermotor R2 (roda dua).

Aliansi Masyarakat Peduli Lembata (AMPERA) juga membawa perangkat aksi berupa 1 ( satu) Unit Sound System, 1 (Satu) Buah Spanduk bertuliskan :" AMPERA LEMBATA TUNTASKAN MASALAH BBM DPR & BUPATI JGN DIAM"dan 4 (Empat) Buah Poster / Banner.

aksi Unjuk Rasa Damai dimulai dengan melakukan long march dan orasi dari titik kumpul di Simpang lima Wangatoa menuju ke Kantor DPRD Lembata  dan Kantor Bupati Lembata yang dikawal oleh anggota Satuan Lalu Lintas Polres Lembata.

Setelah tiba di kantor DPRD Lembata dan melakukan orasi, Para Orator Massa Aksi melakukan Seremonial di Depan Tangga Kantor DPRD Lembata dengan menuangkan tuak ditanah serta diminum oleh pimpinan dan beberapa Anggota DPRD Lembata, kemudian Massa Aksi bersama Pimpinan dan Anggota DPRD Lembata menuju ke ruang Sidang utama untuk melakukan dialog.

Aliansi Masyarakat Peduli Lembata (AMPERA) memiliki beberaapa tuntutan yaitu agar DPRD Kabupaten Lembata segera menghadirkan Pemerintah Kabupaten Lembata, PT. Hikam, dan PT. Lembata Satu Development, DPRD Kabupaten Lembata juga segera mendesak Bupati Lembata untuk menerbitkan izin labuh kepada kapal mini tengker Sembilan Pilar milik PT. Hikam, DPRD Kabupaten Lembata harus mendesak pemerintah agar tidak fokus pengecer sebab pengencer bukan bukan penyebab utama dari kelangkaan BBM, dan yang terakhir meminta DPRD Kabupaten Lembata segera mendesak Pemerintah Kabupaten Lembata agar menyerahkan pengelolahan pelabuhan Lewoleba kepada pemerintah pusat.

Aliansi Masyarakat Peduli Lembata (AMPERA) juga berencana untuk melakukan aksi di Kantor Bupati Lembata, namun tidak dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa tuntutan / Pernyataan sikap Aliansi sudah diterima oleh DPRD Lembata dan akan dibahas dalam Rapat Kerja dengan Pemda Lembata pada Hari Kamis tanggal 17 Januari 2020. (A.D).